JAKARTA – Bakal Calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani jauh-jauh hari telah menegaskan komitmennya untuk all out mengurus partai apabila terpilih menjadi Ketua Umum.
Dia menegaskan akan menanggalkan jabatannya sebagai wakil rakyat dan fokus mengurus partai. “Saya akan mewakafkan seluruh waktu dan tenaga saya untuk partai dan akan saya ubah paradigma pengurus parpol yang biasanya ingin didatangi dan dilayani,” ungkap anggota Komisi III DPR itu kepadaokezone di Jakarta, Senin (18/4/2011).
Pilihan di atas, kata Yani, harus diambil demi membesarkan partai. Bahkan ketika nanti ada tawaran menjadi menteri, dengan tegas dia pun menyatakan akan menolaknya.
“Insya Allah dengan tanpa takabur, saya tak tertarik, sekarang saja kalau saya ditawari saya akan menolak. Karena akan terjadi conflict of interest. Sebab menteri wajib mendukung seluruh kebijakan dan program Presiden,” ungkapnya.
Selain itu, pilihan tak akan menerima tawaran menteri juga demi menjaga marwah partai. Sungguh tak etis sosok seorang ketua umum partai menjadi bawahan petinggi partai lain.
“Kalau pada waktu bersamaan jadi ketum, ada pertentangan antara kebijakan pemerintah dengan platform partai, maka kami akan kesusahan mengambil sikap. Saya tak ingin PPP dijadikan beranda partai lain, ketum partai tak boleh jadi bawahan parpol lain, PPP harus mandiri. Kalau masalah menteri kami bisa kirim kader-kader terbaik,” tegasnya.
Ahmad Yani menandaskan, motivasi utamanya mencalonkan diri dalam bursa ketua umum adalah untuk mengembalikan marwah PPP sebagai partai yang pernah besar, menempatkan PPP dalam posisi yang tepat dalam percaturan politik nasional, serta mengimplementasikan prinsip-prinsip amar makruf nahi munkar.
Tujuan di atas akan senantiasa diselaraskan dengan empat filosofi dalam pembukaan UUD 1945. Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat, melindungi seluruh tumpah darah, dan menciptakan perdamainan dunia.
“Makanya politik PPP bukan semata-mata beroposisi atau koalisi, tapi menegakkan politik amar makruf nahi munkar. Sepanjang kebijakan pemerintah sesuai dengan empat prinsip pokok di atas, maka PPP akan mendukungnya. Tapi kalau menjauhi, maka PPP akan berada di barisan terdepan untuk menolak,” tandasnya.
(ful)
