JAKARTA – Usul pemerintah terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) tingkat provinsi cukup dilakukan DPRD mulai direspons DPR. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), misalnya, mengusulkan, sebelum hal itu direalisasikan, lebih dulu dilakukan moratorium pilkada langsung. ’’Kita lakukan moratorium pemilihan langsung. Lalu, coba kita gelar penetapan kepala daerah oleh DPRD,’’ kata M. Romahurmuziy, sekretaris jenderal DPP PPP, di Jakarta kemarin (27/8).
Menurut Romi sapaan akrab Romahurmuziy, usul penetapan kepala daerah oleh DPRD tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Di tingkat kabupaten/kota, penetapan DPRD juga patut dicoba. Moratorium itu penting dilakukan demi mengkaji seberapa efektif pelaksanaan pilkada langsung dengan pilkada penetapan. ’’Selama ini ada mudarat tinggi dari pilkada langsung, namun dengan kepastian rendah,’’ kata Romi.
Dia menjelaskan, tingginya biaya pilkada langsung membuat kepala daerah terpilih berorientasi pada pengembalian rente. Rata-rata, satu pilkada kabupaten/kota menghabiskan anggaran Rp 20 miliar, sedangkan pilkada gubernur bisa menghabiskan Rp 400 miliar–Rp 500 miliar.’’Kalau di Jawa, pilkada gubernur bisa mencapai Rp 1 triliun,’’ ujarnya menggambarkan.
Akibat praktik rente itu, banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Berdasar data yang disampaikan Kemendagri, 17 gubernur dan lebih dari 140 bupati/wali kota terjerat pidana korupsi. ’’Jika dilakukan dengan penetapan, kecil kemungkinan terjadinya biaya tinggi itu,’’ jelasnya.
Faktor mudarat lainnya, pilkada langsung selama ini menimbulkan konflik antarkomunitas yang tajam. Persoalan baru yang muncul dalam pilkada adalah konflik sosial tidak hanya terjadi antarkomunitas, tapi juga di dalam komunitas sosial. ’’Antar pimpinan NU bertengkar, antar-Muhammadiyah bertengkar. Padahal, kita tahu, iklim sportivitas kita ini rendah,’’ tegasnya.
Mudarat lainnya, tidak meratanya pembangunan. Romi menyatakan, hal yang jamak terjadi, pembangunan lebih diutamakan bagi kantong-kantong yang mendukung kepala daerah. ’’Karena itu, ada disparitas pembangunan, terutama di kabupaten/kota,’’ ungkapnya.
Romi menambahkan, tidak ada salahnya lebih dulu dilakukan moratorium pilkada langsung. Sebab, tujuan demokrasi langsung demi kesejahteraan rakyat di daerah belum terjadi. Yang ada saat ini hanyalah bentuk kesejahteraan demokrasi secara prosedural. ’’Yang maju hanya proseduralnya, bukan kesejahteraan rakyat,’’ tegasnya. Pilkada langsung, ujar dia, bisa dilaksanakan jika sudah tercapai kesejahteraan rakyat yang memadai. (bay/c5)
